Acehherald.com – Seorang perempuan Uighur, yang bernama Asiye Abdulaheb (46 tahun) menyatakan secara terbuka bahwa ia adalah pelaku “whistleblower”, pembocor dokumen pelanggaran HAM yang terjadi di Provinsi Xinjiang, China sebulan lalu.
Pernyataan tersebut di ungkapkannya kepada koran terbitan Belanda ‘De Volksrant’, dan ia pun mengisahkan bagaimana proses kebocoran tersebut terjadi, Minggu (8/12/2019).
Asiye juga menyebutkan bahwa ia terlibat dalam kebocoran kertas bulan lalu dengan membawa dokumen tersebut ke Konsorsium Wartawan Investigasi Internasional (ICIJ), yang menyoroti tindakan keras pemerintah Cina terhadap Muslim di Xinjiang.
Pengungkapan ini dilakukan karena muncul kekhawatiran terhadap keselamatan mantan suami dan kedua anaknya. Sebab pesan ancaman mulai masuk melalui akun jejaring sosial facebook miliknya.
Pesan ancaman pembunuhan muncul setelah ia mulai men-tweet potongan kutipan dokumen di bulan Juni. Salah satu pesan mengatakan, “Jika Anda tidak berhenti, Anda akan mutilasi dan di buang ke tempat sampah hitam di depan rumah Anda.”
Asiye mengatakan bahwa sebelum pindah ke Belanda di tahun 2009, Ia pernah bekerja di kantor pemerintahan Xinjiang. Dan sejak kepindahannya ia mulai menerima dokumen secara rahasia, hingga Juni 2019.
Menurutnya, salah satu sebab keyakinan nyawanya terancam, ketika mengetahui mantan suaminya Abibula pergi ke Dubai pada bulan September. Kepergian tersebut, karena di yakinkan oleh seseorang dari Xinjiang. Di Dubai, pria tersebut malah bertemu sejumlah pejabat keamanan China.
Mereka mengintrogasi mantan suaminya dan berusaha meyakinkannya agar mau membantu untuk meretas komputer Asiye. “Jadi, saya berpikir, demi keselamatan ia harus mempublikasikan diri,” ungkapnya.
“Mereka (polisi China) pasti dapat menemukan kami. Sebab ketika di Dubai, mereka mengatakan kepada mantan suamiku, ‘Kami mengetahui bagaimana kalian di sana. Dan kami memiliki banyak orang di Belanda. ”
Beijing sendiri menolak dokumen tersebut dan menyatakan sebagai “hoax”. Mereka membantah klaim bahwa kamp tersebut hanya “Pusat Pendidikan Antiteroisme”. Mereka membangunnya hanya untuk memadamkan terorisme.
Sementara pascakebocoran dokumen tersebut, DPR AS mengeluarkan UU Uighur tahun 2019 pada 3 September 2019. Dalam UU tersebut, Amerika dapat memberikan sanksi kepada pejabat Tiongkok yang terlibat dalam pelanggaran. (Yahoo)
