[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]
TAKENGON | ACEH HERALD
PEMERINTAH Kabupaten Aceh Tengah menggelar rapat pembahasan Aceh Tengah Menuju Layak Anak (KLA) melalui pengembangan kampung layak anak, Kamis, (10/12/20), bertempat di ruang kerja bupati.
Bupati Aceh Tengah, Shabela Abubakar kepada Acehherald.com mengatakan, kebijakan KLA bertujuan untuk mensinergikan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, sehingga pemenuhan hak-hak anak di Aceh Tengah dapat lebih dipastikan. Kebijakan ini merupakan implementasi dari tindak lanjut komitmen dunia melalui World Fit for Children, dimana Pemerintah Indonesia juga turut mengadopsinya.
Menurut Bela, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam pengembangan KLA yaitu aspek sosiologis, dimana masih ditemukan kondisi yang tidak kondusif bagi tumbuh kembang anak, terutama dalam kehidupan keluarga, teman sebaya, masyarakat, media massa dan politik. Pada kehidupan keluarga terjadi pelunturan nilai-nilai kekeluargaan, merenggangnya hubungan antara anak dan orang tua, anak dan antar keluarga atau tetangga bahkan sikap permisif terhadap nilai-nilai sosial yang selama ini telah dianut mulai ditanggalkan.
Kemudian, lanjut Bela, aspek kedua yaitu antropologis, dengan memudarnya nilai-nilai kebersamaan, paguyuban dan kekerabatan merupakan faktor yang membuat menurunnya nilai-nilai yang selama ini memberikan rasa nyaman bagi anak dalam masyarakat dan perubahan global yang mengancam tata nilai, agama, sosial dan budaya lokal. “Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah terus menunjukkan komitmennya dengan melakukan internalisasi konsep kebijakan dan kelembagaan untuk percepatan pencapaian sebagai kabupaten layak anak,” ujar Bupati.
Pada kesempatan tersebut, Bela menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mewujudkan Aceh Tengah sebagai kabupaten layak anak. Berbagai upaya ke arah itu terus kami lakukan, diantaranya dengan membangun ruang terbuka hijau yang didukung dengan fasilitas bermain anak (RTHRA) dibeberapa titik di Kota Takengon
Meskipun demikian, lanjut suami dari Puan Ratna ini, upaya-upaya dan program membangun Aceh Tengah menuju kabupaten layak anak belum sepenuhnya terkoordinasi dan direncanakan secara baik. Akan tetapi, sejauh ini Shabela menilai telah terlihat keseriusan berbagai pihak menuju kesana. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah terus berbenah dan mengeluarkan himbauan-himbauan bahkan aturan yang muaranya adalah untuk memberikan dukungan pelayanan publik bagi disabilitas, ibu hamil atau menyusui termasuk ramah anak.
Sementara itu, Kepala Bappeda Aceh Tengah, Amir Hamzah mengatakan Focus Group Discussion (FGD) ini sengaja digelar untuk menyamakan persepsi dalam upaya mendukung perwujudan Kabupaten Aceh Tengah sebagai Kabupaten Layak Anak.melalui diskusi ini kiranya dapat memperkuat komitmen, partisipasi dan peran aktif para pemangku kepentingan guna menghasilkan Recana Aksi Daerah yang satu persepsi dalam pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak. “Melalui FGD ini, ide-ide dan masukan akan berkontribusi bagi tersusunnya Rencana Aksi Daerah yang mengakomodir kebutuhan semua stake holders,pembuatan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) didasari oleh Permen PPPA Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak,” ujar Amir.(*)
PENULIS : ROBBY
