LHOKSEUMAWE | ACEHHERALD.Com – Politik identitas yang mengesploitasi kesukuaan atau menggunakan kata-kata penduduk setempat atau dalam Bahasa Aceh ‘Asoe Lhok’ sangat tidak baik. Hal ini akan memicu keretakan dimasyarakat serta bisa menyebabkan perjalanan pemilihan walikota Lhokseumawe tidak sehat.
Gunakan kata-kata bijak serta rangkul semua golongan dan etnis yang ada di empat kecamatan dalam wilayah Pemerintah Kota Lhokseumawe.
Pendapat ini mengemuka dalam pertemuan pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di ruang pertemuan kantor Walikota Lhokseumawe, Jumat (19/7/2024).
Pertemuan yang digagas Kesbangpol menghadirkan para tokoh masyarakat dari berbagai lintas suku dan etnis. “Kami mengundang bapak-bapak dalam forum ini untuk berdiskusi dan menampung aspirasi yang akan menjadi pijakan wadah ini kedepan,” ujar Kepala Kesbangpol Lhokseumawe Zulkifli.
Ketua FPK Lhokseumawe, Dr Tgk M Rizwan Haji Ali SAg MA., menyampaikan tujuan dari pembentukan forum ini.
Ia menyebutkan, ada beberapa program kerja yang akan dijalankan, diantaranya dialog lintas suku, pilkada serentak tahun 2024, sosialisasi syariat Islam, rembuk pemuda, mahasiswa lintas suku, dan duek pakat pemuka agama lintas suku.
Usai menyampaikan program kerja serta kerangka kerja FPK lalu dilanjutkan dengan mendengar masukan dari peserta rapat. Secara umum peserta menyampaikan sependapat terkait pembentukan wadah ini.
Lalu saat menyinggung tentang pilkada peserta menyampaikan buah pikiran supaya pemilihan walikota berlangsung demokratis dan tanpa politik uang atau serangan fajar.
“Kami berharap pilkada berlangsung damai. Jangan ada serangan fajar yang membuat situasi berubah, semoga masyarakat bisa menentukan pilihan berdasarkan hati nuraninya,” ujar Karim dari perwakilan Tionghowa.
Pendapat yang disampaikan Karim dikuatkan oleh Yuswardi. Ia meminta semua bakal calon tidak menggunakan jargon politik identitas atau menamakan diri ‘asoe lhok’ dalam mencari simpati masyarakat.
Kalau ini dilakukan, maka akan terjadi gesekan di tengah-tengah masyarakat dan akan meninggalkan duka mendalam nantinya.
Oleh karena itu, FPK harus segera menggelar pertemuan dengan mengundang para bacalon walikota untuk mendengar suasana kebatinan dari berbagai lapisan warga.
Forum ini bisa menggagagas semacam acara duek pakat antara bacalon walikota dengan masyarakat lintas entis dan suku.
Pendapat yang hampir sama disampaikan oleh salah seorang deklator lahirnya kota Lhokseumawe, Saifuddin SH.
Ia mengupas tentang sejarah lahirnya kota ini serta alasan kenapa dulu diberi nama kotif Lhokseumawe. Penduduk Banda Sakti terdiri dari berbagai suku, entis dan sangat beragam. Sehingga ini menjadi salahsatu alasan yang dimuat dulunya untuk diberinama kotif Lhokseumawe.
Oleh karena itu, ujar Saifuddin, tidak ada istilah ‘asoe lhok’ dan non asoe Lhok di Lhokseumawe. Semua suku dan etnis di daerah ini bersatu dalam keberagaman dan semangat ini yang harus selalu dipelihara.
Sementara itu, staf ahli Pemko Lhokseumawe Bukhari berbicara atasnama walikota. Ia berharap wadah ini berjalan secara baik serta mengakomodir semua aspirasi dari berbagai warga.
Forum ini bagian dari wadah untuk mencegah dari persoalan kecil sehingga membesar.
Usai acara tanyajawab, Kakesbang Zulkifli dan Tgk Rizwan H Ali memberi pandangan dan menampung aspirasi yang disampaikan peserta.
Keduanya menyampaikan bahwa Kota Lhokseumawe ini milik semua suku dan tidak boleh ada yang mengklaim ‘asoe lhok’.
Adapun susunan Pengurus FPK adalah, Dr Tgk Rizwan Haji Ali SAg MA (Ketua), HT Anwar Haiva (Wakil Ketua), Drs H Mursyid Yahya MPd (Sekretaris), dan dilengkapi dengan 11 orang anggota.
Penulis: Yuswardi
