MEULABOH I ACEHHRALD.com – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) membangun 15 unit rumah layak huni untuk masyarakat tidak mampu yang tersebar di 12 kecamatan dalam wilayah Aceh Barat. Mewakili Pj Bupati Aceh Barat, Mahdi Efendi, Sekda Aceh Barat Marhaban SE melakukan peletakan batu pertama pembangunan hunian untuk warga kurang mampu itu.
Acara peletakan batu pertama atau ground breaking itu dilakukan di Desa Layung, Kecamatan Bubon, akhir pekan ini.
Atas nama Pj Bupati, Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Barat, Marhaban mengatakan, pembangunan rumah layak huni pada tahun ini merupakan program prioritas, tak lain sebagai upaya mengurangi kemiskinan ekstrem, dengan pagu anggaran per unitnya Rp100 juta, dengan total anggaran mencapai Rp 1,5 miliar. ”Penerima manfaat pembangunan rumah layak huni telah dilakukan verifikasi oleh tim teknis dinas Perkim yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Aceh Barat tahun 2023, berdasarkan persyaratan, penerima bantuan ini sudah memenuhi syarat yaitu fakir, miskin, tidak memiliki pekerjaan tetap dan berusia di atas 40 tahun,” ujar Marhaban, Kamis, 27 Juli 2023.
Dikatakannya, program ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan rumah layak huni, sekaligus mengurangi tingkat kemiskinan ekstrim dan pengangguran, melalui kegiatan padat karya. “Kami berharap program ini dapat meningkatkan taraf hidup para penerima bantuan, dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman serta pengerjaannya dapat selesai tepat waktu sesuai dengan jadwal.
Peletakan batu pertama pembangunan rumah layak huni ini ikut disaksikan Kadis Perkim Aceh Barat Syamsul Rizal, Camat Bubon, Kapolsek Bubon, Danramil, MPU Bubon.
Pj Bupati Aceh Barat Mahdi Efendi yang dihubungi secara terpisah oleh acehherald.com, mengatakan, pembangunan tumah layak huni itu, adalah bukti dari komitment Pemkab Aceh Barat untuk mengurangi kemiskinan ekstrim, serta juga pemerataan dalam pembangunan di Aceh Barat. “Kita benar benar selektif dalam menentukan titik bangun, dengan melakukan verifikasi berlapis, mulai dari jenjang gampong hingga instansi yang menjadi leading sector. Ini kita lakukan semata mata untuk objektifitas dari keputusan yang diambil,” demikian Mahd.
