BIREUEN l ACEHHERALD.com

SEKRETARIS Daerah Aceh, Taqwallah, mengirimkan surat kepada sepuluh Bupati dan Walikota di Aceh terkait pelaksanaan kegiatan “Tour Hari Damai Aceh” yang bekerjasama dengan Ikatan Motor Besar Indonesia (IMBI) yang akan dilaksanakan pada 12-14 Agustus 2020.

Dalam surat bernomor 330/11787 tanggal 7 Agustus 2020 itu, Taqwallah meminta para bupati dan walikota untuk memfasilitasi pengamanan sepanjang rute perjalanan touring sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas.

Terkait dengan acara touring tersebut, Jaringan Pemuda Rakyat Aceh (JPRA) menyatakan, bahwa kegiatan tersebut adalah upaya menghabiskan anggaran Aceh untuk hobi beberapa orang. JPRA malah secara lugas menyebut beberapa nama terkait hobi personal itu. “Kegiatan touring “orang-orang kaya” itu sangat melukai hati para korban konflik dan para kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang sampai saat ini masih berjuang agar poin-poin MoU Helsinki bisa terlaksana sepenuhnya di Aceh.

Acara yang menurut JKRA menghabiskan anggaran lebih dari 300 juta rupiah itu tidak punya agenda yang jelas.  Dari data yang beredar di media sosial, acara touring itu hanya diisi dengan bawa motor, berhenti isi minyak, makan, istirahat dan foto-foto.  JPRA meminta agar Plt Gubernur Aceh sebagai pemimpin tertinggi di Aceh dan penasehat IMBI Aceh, Sekda Aceh Taqwallah, dan Ketua BRA Fakhrurazi agar membatalkan acara tersebut.

Seharusnya, Plt Gubernur Aceh fokus untuk mengadvokasi poin-poin MoU Helsinki yang sampai hari ini belum terlaksana di Aceh. “Terlaksananya poin-poin MoU Helsinki menjadi salah satu modal untuk terus menjaga perdamaian di Aceh,” kata Ketua JPRA, Mursalin Jeunieb, kepada Acehherald.com, Rabu (12/08/2020).

JPRA juga meminta para bupati dan walikota untuk tidak memfasilitasi pengamanan seperti yang dimintakan oleh Sekda Aceh Taqwallah. Jika para bupati dan walikota memfasilitasi, kata Mursalin, sama saja mereka ikut melukai hati rakyat Aceh.

PENULIS : FERIZAL HASAN (BIREUEN)