BANDA ACEH | ACEHHERALD.Com — Di tengah derasnya arus informasi media sosial yang tanpa batas dan sering kali tanpa etika, media mainstream kini berdiri di sebuah persimpangan antara memilih untuk tetap teguh menjaga marwah jurnalisme atau terpaksa menyesuaikan diri dengan logika algoritma demi eksistensi.
Diskusi bertema “Bagaimana Media Mainstream Mempertahankan Diri dari Serbuan Media Sosial” menjadi ruang bagi para pelaku media, jurnalis, dan pegiat digital di Aceh. Namun di balik paparan argumentasi yang disampaikan para narasumber, tergambar kegelisahan yang lebih dalam, apakah jurnalisme hari ini masih punya masa depan di tengah budaya klik, viralitas, dan informasi instan yang serba kabur?
Pemimpin Redaksi TheAcehPost.com, Nasir Nurdin, salah satu inisiator diskusi ini, mengungkapkan keresahan tersebut. Ia menyuarakan kekhawatiran atas praktik pengutipan berita seenaknya oleh akun-akun media sosial yang kerap mencuri konten jurnalistik tanpa menyebutkan sumber ataupun memberikan tautan.
“Ini adalah bentuk pelecehan terhadap kerja jurnalistik,” ujarnya di ruang Meeting Kantor The Aceh Post, Kamis (24/7/2025).
Pernyataan itu bukan sekadar keluhan teknis, melainkan seruan untuk mempertahankan martabat profesi yang selama ini berdiri atas nama kebenaran.
Senada itu, Adi Warsidi, Ahli Pers di Aceh mengingatkan bahwa perbedaan utama antara wartawan dan pegiat medsos bukan hanya soal peran, tapi juga soal prinsip. “Jurnalis tunduk pada Kode Etik dan UU Pers. Sementara media sosial liar, tidak terikat aturan,” katanya.
Namun, dilema terbesar hari ini bukan lagi sekadar ‘siapa mencuri siapa’, melainkan apakah jurnalisme masih punya daya pikat di era ketika masyarakat lebih percaya pada unggahan Instagram daripada laporan mendalam seorang jurnalis investigatif?
Dikesempatan yang sama, Ketua JMSI Aceh, Hendro Saky, meyakini bahwa Media merupakan arus utama, tentu harus terverifikasi, legal, dan tetap menjaga integritas.
“Kita tak bisa bersaing dalam hal kecepatan dengan medsos. Tapi dalam soal kredibilitas, media mainstream tak tertandingi. Itulah nilai jual kita,” tegasnya.
Sementara itu, Reza Munawir selaku Ketua AJI Aceh, menyentil realitas internal yang justru lebih merisaukan. “Jurnalis kini dituntut jadi tukang konten, bukan pencari fakta. Mereka diminta mengelola medsos redaksi, bukan turun ke lapangan,” ujarnya.
Dalam dunia yang mengagungkan viralitas, jurnalisme perlahan kehilangan roh investigasinya. Jika melihat ke belakang, ketika radio sempat diramal akan mati oleh hadirnya televisi. Nyatanya, radio bertahan, justru karena keunikannya. Hal yang sama berlaku untuk media mainstream.
“Keunggulan kita adalah akurasi dan kejelasan. Selama itu dijaga, kita tidak akan punah,” ujarnya meyakinkan.
Di sisi lain, Irhamni Malika, seorang pegiat media sosial, menyampaikan pandangan yang lebih pragmatis. Menurutnya, media mainstream tak perlu mengubah jati diri secara ekstrem, namun harus belajar bicara dalam bahasa generasi digital.
“Gunakan media sosial sebagai etalase konten, bukan sebagai panggung utama. Yang penting, tetap pegang kendali,” ucapnya.
Diskusi ini tak sekadar bicara taktik bertahan dari arus informasi. Namun menyentuh isu paling mendasar, yakni krisis identitas jurnalisme dalam pusaran zaman yang kian kabur antara informasi dan ilusi, antara fakta dan opini, antara kebenaran dan keterkenalan.
Jika media mainstream ingin tetap relevan, mereka harus kembali pada akar dengan menyajikan fakta, menjunjung etika, dan merawat kepercayaan publik. Tapi mereka juga tidak bisa lagi berdiri di menara gading, mengabaikan realitas bahwa sebagian besar audiens kini hidup dan berpikir dalam frame digital.
Di ujung diskusi, muncul pertanyaan kontemplatif, apakah jurnalisme akan mati karena dicuri atau karena menyerah?
Jawabannya, mungkin ada pada keberanian media untuk tidak hanya mempertahankan diri tapi juga berani bertransformasi tanpa kehilangan jiwa.
Laporan: Andika Ichsan