BANDA ACEH I ACEHHERALD.com – ‘Kisruh’ masalah kepemimpinan di Bank Aceh sepertinya terus berlanjut. Paska RUPSLB tanggal 17 Maret 2025, setelah membatalkan RUPSLB tanggal 14 Maret 2025 oleh para pemegang saham, dan berbuntut dikeluarkannya Keputusan Pemegang Saham Pengendali (PSP) yang menunjuk kembali Fadhil Ilyas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dirut Bank Aceh, ternyata sejauh ini masih berbuntut kasak kusuk.
PSP dituding hanya sebatas mengeluarkan SK, namun terkesan ‘tak bergigi’ untuk mengeksekusinya. Termasuk tidak menindaklanjuti dengan berkoordinasi bersama jajaran Direksi dan Dewan Komisaris (Dekom) untuk melakukan koordinasi dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh. Seperti diakui pihak OJK, sejauh ini belum ada pergantian Plt Dirut Bank Aceh dan masih dijabat oleh Hendra Supardi yang juga Direktur Dana dan Jasa Bank Aceh.
Mantan Direksi Bank Aceh, Amal Hasan, kepada awak media, Jumat (11/04/2025), secara terbuka menyatakan keprihatinannya atas kondisi kasak kusuk di Bank Aceh. Ia menilai jika hal ini terus dibiarkan, maka ujung ujungnya trust Bank Aceh yang telah dibangun selama beberapa dekade, akan menjadi pertaruhan. Dan ini bukan sekadar trust, namun juga menyangkut peran Bank Aceh sebagai bank umum yang menampung dan mengelola dana pihak ke tiga. “Makanya saya katakan, kondisi ini harus segera diakhiri, dan butuh kolaborasi intensif dan bekelanjutan antara petinggi bank dengan pemegang saham. Semuanya harus merasa bertanggungjawab untuk menyelamatkan bank milik rakyat Aceh ini,” tegas Amal Hasan.
Secara khusus, Ketua IKA USK yang juga mantan Direktur Dana dan Jasa Bank Aceh itu menyatakan, seharusnya Dewan Komisaris harus lebih proaktif menyikapi hal ini. Terutama dengan menjalin koordinasi dengan Dewan Direksi, untuk mencari solusi yang terbaik. Karena Dekom dan Direksi punya peran untuk internal dan eksternal, terutama membangun komunikasi yang intens dengan pihak OJK. “Terkesan, kok Dekom seperti belum melakukan terobosan koordinatif, sehingga persoalan Bank Aceh terus berlanjut, dan malah digoreng ke sana kemari oleh pihak yang kadang tak ada urusan dengan perbankan , termasuk dalam hal terjadinya friksi di internal Bank Aceh. Ini benar benar tak bisa didiamkan dan perlu Langkah solutif yang smart serta terukur,” ujar Amal Hasan.
Di sisi lain, PSP juga hendaknya memberi penegasan dan kepastian tentang posisi Plt Dirut, sehingga situasi kerja dan komando operasional berjalan sesuai SOP. Dan tidak terkesan ada ‘dualisme’ dalam kepemimpinan.
Acehherald.com yang berusaha menghubungi dua sosok Komisaris Bank Aceh, Azwardi Abdullah dan M Gaussyah, keduanya tak mengangkat telepon genggam mereka, walaupun terlihat nada dering. Termasuk saat dikirim permintaan hubungan telepon melalui pesan whattsap, tak ada tanggapan. Namun beberapa sumber menyebutkan, jajaran Dekom terkesan hemat bicara, karena posisinya juga di ujung tanduk. Sejauh ini belum ada klarifikasi seputar posisi keduanya, apakah benar benar dalam kondisi ‘nyaris finish’. Karena Azwardi saat ini hanya Asisten I dan Plt Sekda adalah M Nasir Syamaun, yang secara ‘ex-officio’ menjadi wakil PSP di jajaran Komisaris. Sementara Gaussyah diangkat pada era Pj Gubernur Bustami Hamzah dari jalur ‘independen’.
