BANDA ACEH | acehherald.com
POLITISI Partai Aceh, Sulaiman SE terpilih sebagai Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) DRPA, setelah meraih suara terbanyak (53) sejenak melalui Sidang Paripurna DPRA, Kamis (24/09/2020) tadi.
Sementara anggota BKD adalah Ali Basrah dari Fraksi Golkar, Mukhtar Daud dari Fraksi PNA dan dr Purnama Setia Budi dari Fraksi PKS, sementara Sofyan Puteh dari Fraksi PAN dipercayakan sebagai wakil ketua BKD.
Seperti diakui oleh Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin, SIP, sebelumnya ada 9 nama yang diusulkan, yang kemudian dipilih menjadi hanya lima (5) orang sesuai aturan yang telah ditetapkan.
Ketua DPRA itu berharap agar BKD mampu menyelesaikan masalah ke depan. “Jika ada persoalan yang timbul, paling penting adalah menjaga etik kelembagaan dan juga moral anggota dewan,” ungkap ketua DPR Aceh itu.
Secara terpisah, Sulaiman SE yang mantan Ketua DPRK Aceh Besar itu kepada acehherald.com mengungkapkan, prioritas utama BKD DPRA yang ia pimpin adalah menyusun kode etik anggota DPRA. “Kalau dulu sebenarnya, kode etik itu disahkan berbarengan dengan Tata Tertib DPRA, namun kali ini kondisinya berbeda,” kata Sulaiman.
Dalam kaitan penyusunan Kode Etik Lembaga Dewan itu, pihak BKD akan mengajak kalangan fraksi hingga komisi untuk berkontribusi dalam proses dan perampungan kode etik. “Memang, jika seandainya tak ada yang mau dengan segala keterbatasan sebagai wakil rakyat, kami di BKD dituntut untuk bisa menyelesaikannya, namun sinergi dan team work di kalangan dewan bagaimanapun harus dijaga,” tutur Sulaiman.
Ditambahkan, Rancangan Kode Etik itu akan dibahas secara berjenjang, mulai dari lintas fraksi, Badan Musyawarah hingga masuk Rapat Paripurna. Artinya, kode etik itu nantinya benar benar produk DPRA secara kolektif, bukan produk BKD. Dan, semua jajaran BKD DPRA bertekad akan all out untuk merampungkan kode etik sekaligus menjalankan peran mereka sebagai Lembaga penjaga kehormatan serta marwah dewan.
Langkah pertama yang dilakukan BKD DPRA saat ini adalah mencari Tenaga Ahli untuk mendampingi BKD dalam menyusun Kode Etik Lembaga Dewan, tentu saja sesuai dengan referensi hukum yang ada.
Ketika ditanya secara pribadi soal kemungkinan tantangan sebagai pengendali BKD, Sulaiman yang juga petinggi Partai Aceh di Aceh Besar itu secara jujur mengungkapkan, tantangan itu terhitung luar biasa. Karena ini juga menyangkut penegakan integritas, mengevaluasi, mengawasi sikap hingga kedisiplinan anggota dewan secara menyeluruh. “Ini memang berat, karena potensi ketergesekan emosional yang tinggi, karena ini menyangkut integritas personal dan Lembaga DPRA itu sendiri. Insya Allah, kami di BKD akan independent, tanpa melihat afiliasi politik sekalipun, karena di sini semua berbaju sama, yaitu baju anggota DPRA,” tandas Sulaiman, putra Samahani, Aceh Besar itu.
(Parlementaria)
PENULIS : NURDINSYAM