[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]
BANDA ACEH | ACEH HERALD
KETUA Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Farid Nyak Umar, menggelar pertemuan dengan unsur Muspika Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Pertemuan yang berlangsung di Aula Kantor Keuchik Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam, Sabtu (24/10/2020) siang itu, salah satu pokok bahasannya adalah penanganan Covid-19.
Hadir dalam pertemuan itu, Camat, Danramil beserta jajaran Babinsa, Kapolsek dan jajaran Bhabinkamtibmas, Kepala Puskesmas Kuta Alam dan Lampulo, Asosiasi Keuchik, Imum Mukim Kuta Alam dan Kepala Kuakec.
Ketua Asosiasi Keuchik Kuta Alam (Asokulam), Syukriadi, masih mengeluhkan tentang persoalan data pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di wilayahnya. Menurutnya, terjadi kesimpangsiuran soal data covid, karena pihak kesehatan berdalih data itu sifatnya tertutup.
Hal ini kata dia menjadi kendala tersendiri, sehingga ada beberapa kasus di daerahnya sulit untuk dilakukan pengawasan terhadap pasien yang telah terkonfirmasi positif Covid-19. Sebagai pimpinan gampong yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, hal ini merupakan tugas yang sangat berat dalam penanganan Covid-19 ini. Apalagi saluran informasi yang tidak bisa diperoleh dengan seutuhnya ini menambah keruwetan dalam pelaksanaan pengawasan di tingkat gampong. “Kemudian juga tentang penganggaran ini juga suatu masalah. Ada masyarakat miskin yang terkonfirmasi positif tidak bisa dibantu dengan keuangan desa, baik secara finansial, sembako atau bahan kebutuhan pokok lainnya. Kami khawatir berurusan dengan persoalan hukum di kemudian hari,” kata Syukriadi, Jumat (23/10/2020).
Danramil Kuta Alam, Mutrisno, juga menyorot soal data yang tak transparan, hingga malah membuat upaya memutus mata rantai covid 19 sulit dilakukan. Karena ada pasien terkonfirmasi positif malah terus berbaur dengan masyarakat.
Danramil itu berharap warga gampong yang melaksanakan fardhukifauah pasien covid untuk disediakan APD yang memenuhi standar prokes.
Reza Kamilin selaku Camat Kuta Alam menyampaikan, untuk saat ini kecamatannya mengalami angka tertinggi kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Banda Aceh. Kondisi ini tidak terlepas dari jumlah penduduk Kecamatan Kuta Alam yang paling banyak dengan kecamatan lain. Faktor lain tingginya angka ini karena rumah sakit terbesar juga di Kuta Alam dan sebagian tenaga medis tinggal di sini.
Di samping itu, pihaknya terus berupaya menegakkan Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan termasuk melarang live music di kafe-kafe. Karena live music ini membuat orang berkerumun dan mengabaikan protokol kesehatan.
Menanggapi semua itu, Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar, menyampaikan, terkait keluhan warga khususnya para keuchik tentang persoalan data di mana ketika terjadi persoalan saat ada pasien terkonfirmasi positif Covid-19, sementara aparatur gampong tidak mengetahuinya. Selaku pimpinan dewan dan anggota legislatif yang terpilih dari Dapil Kuta Alam, ia berharap instansi terkait perlu membuat standar prosedur operasional (SOP) yang jelas terkait dengan sistem pengelolaan informasi penyampaian data di Banda Aceh.
Menurut Farid, data pasien Covid-19 yang terkonfirmasi seharusnya tidak disembunyikan, karena akan menyulitkan aparatur gampong untuk melakukan pengawasan seperti tidak bisa melakukan tracing, atau penelusuran ke mana dan dengan siapa saja pasien pernah melakukan kontak.
Yang paling penting kata dia, untuk melakukan testing atau tes swab kalau datanya tidak jelas ini akan sangat mengangu proses penanganan pencegahan Covid-19 yang selama ini sudah dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh.
Politisi PKS Kota Banda Aceh ini menambahkan, di Kec. Kuta Alam sudah ada beberapa kasus pasien yang sudah terkonfirmasi positif tapi pihak keluarga tidak memberitahukan, sehingga pihak gampong tidak mengetahuinya sebab tidak memperoleh data dari dinas kesehatan maupun puskesmas. Dampaknya pasien yang terpapar menjadi bertambah bahkan ada yang meninggal dunia.(*)
PENULIS : NURDINSYAM