LHOKSEUMAWE, ACEH HERALD.com – Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Aceh mendorong komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh segera menyusun program, tahapan dan jadwal pemilihan kepala daerah untuk Aceh. “Tahun 2022, bukan waktu yang lama hingga pilkada digelar, karenanya langkah taktis dari KIP Aceh sangat diperlukan.”
Hal itu diungkapkan, Ketua JaDI Aceh, Ridwan Hadi SH kepada Aceh Herald.com, Selasa 17 Desember 2019. Katanya, menyusun dan mempersiapkan tahapan Pilkada butuh waktu yang lama. Tahun 2020 adalah masa yang bisa digunakan oleh KIP Aceh untuk mempersiapkan segala keperluan.
Cara yang mungkin bisa dilakukan dengan cara membuka ruang diskusi publik di kabupaten, kota dan provinsi untuk menyerap aspirasi masyarakat, partai politik, LSM dan pihak pemerintah.
KIP kabupaten dan kota saran Ridwan Hadi harus mengkaji berbagai hal yang nanti dituangkan dalam program dan tahapan pilkada. Program tahapan akan berimplikasi pada penyusunan anggaran daerah pada tahun 2020. “Butuh langkah cepat,” katanya.
Menurut mantan komisioner KIP Aceh periode 2013-2018 ini, awal Januari 2021 tahapan pilkada sudah berjalan dan masih tersedia cukup waktu untuk menyusun regulasi. “Kami mendesak KIP Aceh melakukan langkah taktis untuk persiapan pilkada Aceh tahun 2022,” pintanya.
Sementara itu, hasil penelusuran Acehherald.com, Undang – Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah mengamanahkan pilkada dilaksanakan lima tahun sekali. Pasal 65 ayat (1) menerangkan, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota / Wakil Walikota dipilih sekali dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat setiap lima (5) tahun sekali melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia, serta dilaksanakan secara jujur dan adil.
Penulis : Yuswardi / Lhokseumawe , Aceh Utara.
Editor : Nurdinsyam
