BANDA ACEH I ACEHHERALD.com

Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) M. Rizal Fahlevi Kirani meminta Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah MT untuk mengintervensi kebijakan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin (RSUDZA) Banda Aceh, terkait rasionalisasi remunerasi untuk tenaga medis di rumah sakit milik Pemerintah Aceh tersebut.

“Kami menilai kebijakan Direktur RSUDZA itu sangat keliru. Kami berharap Plt Gubernur segera melakukan evaluasi menyeluruh,” ujar anggota dewan asal Dapil II Pidie dan Pidie Jaya kepada wartawan, Jumat (22/5/2020).

Dikatakan, dalam kondisi saat ini, paramedis sedang bertarung dengan wabah corona, harus diberikan perhatian yang lebih. Apalagi mereka sekarang menjadi palang pintu terdepan dalam penanganan Covid-19 di daerah ini.

Dikatakan, jika memang ada masalah, tambah Fahlevi, Direktur RSUDZA diharapkan berkomunikasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), bagaimana menangani defisit anggaran rumah sakit itu, sehingga bisa diambil dari anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT).

“Saya pikir langkah itu (pemotongan remunerasi) terlalu terburu-buru dan sebenarnya paramedis itukan punya tunjangan dan insentif dari BTT, lalu kenapa itu tidak dikomunikasikan dari awal. Sehingga uang BTT itu untuk diberikan tunjangan kepada paramedis,” ungkap politisi Partai Nanggroe Aceh itu.

DPR Aceh sudah sering menyampaikan insentif untuk tenaga medis harus diutamakan karena petugas medis adalah orang pertama yang kontak langsung dengan pasien Covid-19. Mestinya Pemerintah Aceh menambah insentif kepada mereka, bukan malah memangkasnya.

“Saya pikir langkah Direktur RSUDZA Banda Aceh kurang tepat dalam kondisi seperti ini. Seharusnya insentif tenanga medis itu harus ditambah, jangan yang sudah ada dipotong dan ini sudah sangat layak digunakan uang untuk insentif paramedis itu,” tegasnya.

Menurut Ketua Komisi V yang antara lain membidangi kesehatan, jika rasionalisasi terjadi dan hak para petugas medis harus dikorbankan, maka kebijakan ini sudah melawan kebijakan Plt. Gubernur Aceh, yang berjanji akan memberikan insentif lebih kepada petugas medis.

“Makanya kan lagi-lagi Pemerintah Aceh inkonsisten dengan apa yang disampaikan, sedangkan SK sudah dikeluarkan dibilang untuk paramedis akan diberi insentif, tiba-tiba rumah sakit mau potong hak paramedis. Ini kan sudah tidak sejalan antara pimpinan daerah dan direktur rumah sakit,” tuturnya.

Fahlevi menganologikan, dalam beberapa hari ke depan terjadi lonjakan pasien positif virus corona di Aceh, kemudian paramedis mogok kerja, apa yang akan terjadi, apakah Pemerintah Aceh punya skema untuk mengantisipasi situasi seperti itu.

“Seharusnya Pemerintah Aceh dalam kondisi ini harus mengutamakan paramedis. Mungkin hari ini belum banyak yang positif (Covid-19) di Aceh. Mudah-mudahan Aceh akan selalu nol positif covid-19. Dan  seandainya dalam waktu lebaran ini banyak yang positif bagaimana petugas medis? Kalau medis mogok bagaimana?  ujar Fahlevi dengan nada tanya.

Editor  : M Nasir Yusuf