BANDA ACEH | ACEH HERALD–
Pendidikan kejuruan harus fokus untuk mempersiapkan lulusan menjadi tenaga kerja terampil yang dapat bersaing di dunia industri dan dunia kerja (IDUKA), sehingga dapat mengisi berbagai bidang di industri nasional dan internasional. Selain dapat berwirausaha dan membuka usaha baru sehingga dapat menghidupkan industri kecil dan menengah yang ada di Aceh.
Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Drs Alhudri, MM, Selasa (30/3/2021) malam saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun 2021 yang berlangsung sejak 30 Maret hingga 2 April 2021 bertempat di Oasis Hotel Banda Aceh.
“Selain penerapan kurikulum yang tepat, Bursa Kerja Khusus (BKK) juga memiliki peran yang besar untuk memastikan setiap lulusan mendapat akses terhadap industri dan menjalin hubungan yang dapat merespon dan mendukung peningkatan mutu pembelajaran di SMK,” ujarnya.
Alhudri mengatakan pihaknya mendukung program yang telah dilaksanakan oleh SMK yang langsung menempa kemampuan peserta didik. Untuk melatih kemampuan siswa, pihaknya bertekad untuk menambah jumlah mobil praktik siswa atau yang dikenal dengan Program Mobile Training Unit (MTU) yang akan mengunjungi seluruh SMK di Aceh.
“Pada masa pandemi Covid -19 tantangan pembelajaran di SMK semakin berat, sehingga membutuhkan kreatifitas kepala sekolah untuk beradaptasi sesuai kebutuhan IDUKA. Oleh karena itu kurikulum SMK Aceh disamping mendekatkan kebutuhan dunia usaha dan industri dengan dengan lulusan, juga mendorong peserta didik menjadi wirausahawan yang mampu bersaing diera digital,”jelasnya.
Dikatakan, kurikulum SMK Aceh telah hadir dengan kurikulum K-13 yang berstandar nasional dan Kurikulum Edu Techno Preneur Islami yaitu pendidikan berbasis teknologi dan kewirausahaan yang islami, telah dijalankan selama ini agar dapat dievaluasi letak kelemahannya sehingga dapat diperbaharui dan mempercepat proses revitalisasi SMK menuju SMK pusat keunggulan.
Kabid Pembinaan SMK, Azizah, M.Pd mengatakan tujuan dilaksanakan kegiatan ini, yaitu untuk menyelesaikan permasalahan sertifikasi profesi guru dan guru non PNS, merencanakan penganggaran dan program kegiatan, menyelesaikan masalah perizinan pembukaan kompetensi keahlian, mendiskusikan peran Bursa Kerja Khusus (BKK) sebagai wadah bagi penempatan kerja lulusan SMK.
“Pada gelombang pertama ini jumlah pesertanya 30 orang, yang merupakan perwakilan MKKS SMK Provinsi Aceh dan perwakilan MKKS SMK kabupaten/kota se-Aceh. Sehingga dalam kegiatan ini dapat melahirkan rekomendasi-rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi lulusan SMK Aceh,” demikian tutup Kabid Pembinaan SMK, Azizah.
