JAKARTA I ACEHHERALD.com
Upaya pemakzulan Walikota Pematang Siantar, Sumatera Utara, akhirnya kandas di tangan majelis hakim Mahkamah Agung. Hal itu terungkap setelah Mahkamah Agung (MA) memutuskan usulan pemakzulan Walikota Pematangsiantar Hefriansyah Noor yang diajukan DPRK setempat ditolak.
Dilihat dari situs resmi kepaniteraan MA, Jumat (1/5/2020), permohonan itu terdaftar dengan nomor register 1P/KHS/2020. Perkara tersebut diputus pada 16 April 2020.
“Amar putusan tolak permohonan,” tulis MA.
Usulan pemakzulan Hefriansyah Noor yang diajukan DPRK Pematangsiantar itu ditangani trio Hakim Agung, yang terdiri dari Irfan Fachruddin, Yosran, dan Yulius. Sedang bersidang majelis hakim agung itu memutuskan menolak permohonan pemakzulan yang diajukan wakil rakyat.
Pansus Hak Angket terhadap Hefriansyah sebelumnya telah selesai bekerja. DPRK sudah menggelar rapat paripurna membahas rekomendasi dari hasil penyelidikan pansus. Rekomendasi DPRD ini juga dikirimkan ke MA.
“Intinya, dari kehadiran 27 (anggota) DPRK, diadakan voting secara tertutup. Sebanyak 22 orang mengusulkan pemberhentian Walikota,” kata mantan Ketua Pansus Hak Angket Rini Silalahi, Jumat (28/2/2020).
Wakil rakyat Kota Pematangsiantar sendiri memiliki 30 anggota. Dari 30 anggota, tiga anggota Dewan yang tak hadir pada saat voting, yakni dua anggota DPRD dari Partai Amanan Nasional (PAN), Nurlela dan Boy Iskandar, serta satu anggota DPRD dari PDIP, Noel Lingga.
Walikota Pematangsiantar Hefriansyah sendiri menghormati proses yang dilakukan DPRK. Menurut Hefriansyah hal tersebut merupakan hak DPRK.
sumber : detikcom