BANDA ACEH | ACEHHERALD.com – Langkah Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, melantik 25 Pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau Eselon II di Gedung Anjong Mon Mata, Jumat (27/2/2026) malam, dinilai sebagai upaya strategis membenahi mesin birokrasi di awal masa pemerintahan.
Pelantikan tersebut tidak sekadar rotasi jabatan, tetapi menjadi penanda konsolidasi internal untuk memperkuat kinerja pemerintahan di berbagai sektor strategis, mulai dari perencanaan, keuangan, pendidikan, kesehatan, energi, hingga penanggulangan bencana.
Gubernur yang akrab disapa Mualem itu menegaskan bahwa jabatan adalah amanah yang akan diukur melalui capaian kinerja nyata.
Ia bahkan memastikan evaluasi rutin dilakukan setiap bulan terhadap para pejabat yang baru dilantik.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPR Aceh, Tati Meutia Asmara, menyambut positif komitmen evaluasi berkala yang disampaikan gubernur.
Menurutnya, langkah tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan Aceh ingin bergerak lebih terukur dan profesional.
“Kami di DPR Aceh tentu mengapresiasi komitmen evaluasi bulanan. Itu langkah progresif untuk memastikan pejabat yang dilantik benar-benar bekerja sesuai target dan kebutuhan rakyat,” ujar Tati Meutia, Sabtu (28/2/2026).
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa evaluasi internal harus diiringi dengan transparansi capaian kinerja kepada publik.
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui sejauh mana program berjalan dan apa dampaknya terhadap kesejahteraan.
Tati menilai tantangan Aceh ke depan tidak ringan. Penguatan ekonomi daerah, optimalisasi pendapatan asli daerah, peningkatan mutu pendidikan dan layanan kesehatan, hingga mitigasi bencana membutuhkan koordinasi lintas sektor yang solid.
“Rotasi dan penempatan pejabat harus berbasis kompetensi dan integritas. Tapi yang lebih penting adalah keberanian mengambil keputusan strategis yang berdampak langsung pada masyarakat,” tegasnya.
Tati juga mendorong agar pemerintah Aceh memperkuat sinergi dengan DPR Aceh, terutama dalam hal perencanaan dan pengawasan anggaran. Menurutnya, kolaborasi yang sehat antara eksekutif dan legislatif akan mempercepat realisasi program prioritas.
Tati berharap, komposisi pejabat yang didominasi figur teknokrat berpengalaman dapat membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan.
Namun ia mengingatkan, reformasi birokrasi tidak cukup hanya dengan pergantian struktur. “Yang dibutuhkan adalah budaya kerja baru yang responsif, akuntabel, dan berorientasi hasil. Jika itu konsisten dijalankan, saya optimistis Aceh bisa melangkah lebih maju,” katanya.
Pelantikan di Anjong Mon Mata itu pun menjadi simbol awal konsolidasi pemerintahan. Harapan publik kini tertuju pada implementasi komitmen yang telah disampaikan, agar mesin birokrasi yang dibenahi benar-benar menghasilkan pelayanan dan pembangunan yang lebih dirasakan masyarakat Aceh.
Laporan: Andika Ichsan