BANDA ACEH | ACEHHERALD.com — Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) mengungkapkan bahwa aktivitas hulu migas di Aceh sempat mengalami gangguan dalam dua bulan terakhir, akibat bencana hidrometeorologi. Meski demikian, BPMA bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) memastikan langkah pemulihan terus dilakukan agar produksi dapat kembali berjalan normal.
Hal tersebut disampaikan dalam rangkaian The 7th Aceh Upstream Oil & Gas Supply Chain Management Summit 2026 yang digelar di Gedung AAC Dayan Dawod Universitas Syiah Kuala (USK), Banda Aceh, Senin (2/2/2026). Kegiatan tahunan ini diikuti oleh sejumlah KKKS di Wilayah Kewenangan Aceh, di antaranya PT Medco E&P Malaka, PT Pema Global Energi, Triangle Pase Inc., ONWA Pte. Ltd., OSWA Pte. Ltd., dan PT Aceh Energy.
Kepala BPMA, Nasri Djalal menyampaikan bahwa gangguan operasional terutama dipicu oleh kerusakan infrastruktur akibat cuaca ekstrem. Saat ini, BPMA dan KKKS tengah melakukan proses pembersihan serta perbaikan fasilitas untuk memastikan keselamatan dan keberlanjutan produksi migas di Aceh.
Sebagai langkah antisipasi, sebagian stok migas berupa kondensat sementara dialihkan ke Pangkalan Susu, Sumatera Utara, melalui jalur darat. Pengalihan dilakukan khususnya untuk wilayah Aceh Timur yang dikelola PT Medco E&P Malaka, menyusul ditemukannya beberapa titik kebocoran pada jaringan pipa.
Sementara itu, Deputi Dukungan Bisnis BPMA, Edy Kurniawan, menyampaikan bahwa forum summit tahun ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi rantai pasok hulu migas di tengah tantangan operasional yang dihadapi.
Ia menyebut sinergi antar pemangku kepentingan menjadi kunci menjaga keandalan operasi migas di Aceh.
Inspektur Jenderal Kementerian ESDM, Komjen Pol (Purn) Yudhiawan, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyoroti pentingnya sektor energi dalam menghadapi dinamika global.
Selain itu, ketahanan energi kini menjadi salah satu fokus utama dunia, seiring meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Yudhiawan menegaskan bahwa pemerintah menargetkan peningkatan produksi migas nasional hingga 1 juta barel minyak per hari pada 2030.
Menurutnya, sektor energi dan sumber daya mineral memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara, sehingga stabilitas dan peningkatan produksi menjadi agenda strategis nasional.
Dalam kesempatan yang sama, BPMA bersama Kementerian ESDM juga menegaskan komitmen untuk melanjutkan program legalisasi sumur minyak rakyat. Program tersebut bertujuan menjadikan masyarakat sebagai mitra resmi kegiatan hulu migas sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan melalui aktivitas yang legal dan berkelanjutan.
Selain membahas isu teknis dan operasional, rangkaian summit juga diisi dengan diskusi panel yang melibatkan akademisi, pelaku industri, dan pemangku kepentingan. Pembahasan difokuskan pada penguatan rantai pasok, pemanfaatan teknologi, serta peluang kolaborasi lintas sektor dalam mendukung ketahanan energi nasional.
Dalam kegiatan tersebut, BPMA dan peserta summit juga menggelar penggalangan dana sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh. Dana yang terkumpul akan disalurkan untuk mendukung proses pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat.
Melalui forum ini, BPMA berharap berbagai tantangan dan peluang sektor migas di Aceh dapat dibahas secara terbuka dan menghasilkan langkah konkret guna mendukung pemulihan produksi serta pertumbuhan ekonomi Aceh secara berkelanjutan.