Yenti Nilai Kasus Wahyu Setiawan Merupakan Penipuan, Bukan Penyuapan ?

JAKARTA I ACEH EHRALD.com Yenti Garnasih menilai kasus mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan bukan penyuapan, tapi merupakan kasus penipuan. Mantan Ketua Pansel Pimpinan KPK itu menilai Wahyu menipu Harun Masiku dengan janji bisa menjadikannya anggota DPR. Nyatanya, yang bisa meloloskan Harun jadi anggota DPR adalah seluruh pimpinan KPK, bukan Wahyu seorang. “Jadi saya berpikir bahwa … Read more

Iklan Baris

Lensa Warga

JAKARTA I ACEH EHRALD.com

Yenti Garnasih menilai kasus mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan bukan penyuapan, tapi merupakan kasus penipuan.

Mantan Ketua Pansel Pimpinan KPK itu menilai Wahyu menipu Harun Masiku dengan janji bisa menjadikannya anggota DPR. Nyatanya, yang bisa meloloskan Harun jadi anggota DPR adalah seluruh pimpinan KPK, bukan Wahyu seorang.

“Jadi saya berpikir bahwa penipuan itu salah satu modusnya. Ada korupsinya, tetapi kalaupun pakai pasal korupsi harus sesuai dengan unsur yang ada,” kata Yenti dalam diskusi ‘Ada Apa di Balik Kasus Wahyu?’ di Warung Komando, Tebet, Jakarta Selatan, dilansir Aceh Herald.com dari Detikcom, Minggu (19/1/2020).

“Artinya, KPK harus menyiapkan bukti, misal bahwa menerima, kan sudah, kemudian patut diketahui atau patut diduga untuk menggerakkan. Ini harus tahu ini di dalam kronologis harus betul-betul terjawab, karena mereka menyadap tapi mungkin chatting dengan itu, pembahasan di HP-nya,” sambungnya.

Menurut Yenti, dia meyakini pernyataan KPU yang mengatakan tak mungkin tak ada kolektif kolegial dalam kasus suap Wahyu. Dari situlah, menurut Yenti, diyakini modus kasus tersebut adalah penipuan.

“Dan kemudian bagaimana pada akhirnya penyuap memberikan, padahal menurut KPU tidak mungkin kalau tidak kolektif kolegial? Nah di situ saya mengatakan, mungkin di situ ada yang meyakinkan penipuan tidak apa-apa di situ. Ada penipuannya, nggak masalah menurut saya,” ujarnya.

Menurut Yenti, bila KPK menetapkan kasus Wahyu Setiawan sebagai kasus suap, harus dirunut secara jelas kronologinya. Hal itu untuk pembelajaran bagi penegak hukum melihat modus dalam suatu kasus.

“Kalau berkaitan dengan unsur penyuapan Wahyu di sini ada pasal 5 atau pasal 12, ya nggak apa-apa. Tapi diberikan kronologis ini penting adalah pembelajaran bagi penegak hukum untuk melihat modus untuk melihat mereka melakukan ini, ini penting,” imbuhnya.Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Keputusan Presiden tentang pemberhentian komisioner KPU Wahyu Setiawan, yang menjadi tersangka kasus dugaan suap di KPK. Wahyu diberhentikan dengan tidak hormat.

Baca Juga:  Pengacara PDIP Akui Dititipi Rp 400 Juta dari Staf Hasto

“Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah mengeluarkan Keputusan Presiden RI Nomor 9/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022, atas nama Saudara WS (Wahyu Setiawan),” kata juru bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman.

Berita Terkini

Haba Nanggroe