ACEH HERALD.com – Anggota Komisi IV DPR RI, TA Khalid mengatakan pihaknya siap membantu menjembatani Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat dalam pembangunan di bidang pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan.

Hal itu diungkapkan politisi Gerindra, T A Khalid saat melaksanakan reses bersama dengan sejumlah anggota Komisi IV DPR-RI lainnya di Aceh. Tim rombongan Komisi IV DPR-RI yang dipimpin Dedi Mulyadi diterima Plt Gubernur, Nova Iriansyah, Rabu (18/12/2019) di Pendopo Gubernur Aceh.

Dikatakan, dalam kunjungan  reses ke Aceh turut bersama mereka sejumlah mitra kerja Komisi IV dari pihak pemerintah pusat yaitu para pejabat di  Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perum Bulog, dan Badan Restorasi Gambut.

Sebagai putra daerah, T A Khalid berharap kepada Pemerintah Aceh untuk melaporkan hal-hal yang menjadi hambatan dan kendala dalam pembangunan  di Aceh kepada wakil kementerian terkait yang hadir ke Aceh.

Sementara itu Ketua Tim Rombongan Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi, mengatakan, bahwa Aceh merupakan daerah yang mempunyai kontribusi besar bagi kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu,  sudah seharusnya pemerintah pusat memberikan perhatian khusus bagi Aceh.

“Perhatian dengan pemberian alokasi dana yang cukup sudah sewajarnya, agar para petani, nelayan terus berkembang dan agar hutan-hutannya ikut terjaga,” kata Dedi.

Selain itu, tambah  Dedi Mulyadi, Aceh juga memiliki sejumlah potensi besar yang bisa dikembangkan, terutama di sektor kuliner, kelautan perikanan, dan juga kehutanan. “Jika potensi itu dikembangkan, saya yakin bukan hanya investasi, tapi Aceh juga akan menjadi pusat pariwisata Indonesia,”  kata Dedi.

Dalam pertemuan itu, Plt Gubernur  Nova Iriansyah didampingi sejumlah pejabat daerah di antaranya, Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah, Asisten Bidang Pemerintahan dan Keistimewaan Sekda Aceh M Jafar, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh Teuku Ahmad Dadek, Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh Bukhari dan sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).

penulis/editor  : M Nasir Yusuf