RTA Aceh Utara Ajak Masyarakat Tolak Politik Uang

Ia mengingatkan bahwa politik uang telah menjadi masalah serius dalam pemilu Indonesia, dan telah dikritik karena dapat merusak demokrasi dan integritas pemilu. Dalam Islam pun, praktik ini diharamkan karena tergolong suap.
Tgk Hafiz Almansuri. Foto Ist

Iklan Baris

Lensa Warga

LHOKSUKON | ACEHHERALD.com – Pengurus Cabang Rabithah Thaliban Aceh (PC RTA) Kabupaten Aceh Utara, mengajak masyarakat tolak politik uang pada Pemilu 2024 yang akan di gelar 14 Februari 2024 mendatang.

Hal tersebut disampaikan Rais ‘Am PC RTA Aceh Utara Tgk. Hafiz Almansuri, S.Ag., dalam keterangannya yang diterima media ini, Sabtu (10/2/2024).

Ia mengajak semua pihak bersatu mengedukasi masyarakat untuk melawan praktek politik uang dalam Pemilu serentak 2024 baik pemilu legislatif dan pemilihan presiden.

“Larangan politik uang penting untuk menjaga integritas demokrasi dan meningkatkan kualitasnya dengan memastikan partisipasi yang adil dan berdasarkan ideologi, bukan kekayaan materi, untuk itu mari kita lawan bersama-sama money politics. Karena money politics merusak demokrasi dan menyuburkan korupsi,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa politik uang telah menjadi masalah serius dalam pemilu Indonesia, dan telah dikritik karena dapat merusak demokrasi dan integritas pemilu. Dalam Islam pun, praktik ini diharamkan karena tergolong suap.

Menurut Dosen Ma’had Aly Dayah Babussalam Al Hanafiyah Babussalam menjelaskan, pemilu dengan politik uang ibarat salat tanpa hati. Dalam sebuah hasil penelitian disebutkan bahwa praktik politik uang telah menjadi hal yang umum dalam pemilihan umum di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun lokal.

Secara sederhana, definisi politik uang atau yang sering disebut money politic adalah praktik pemberian uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk mempengaruhi pilihannya dalam pemilu.

Perlu disadari bahwa praktik ini dapat merusak demokrasi karena dapat menghilangkan pilihan bebas pemilih dan mendorong penyalahgunaan kekuasaan.

Praktik ini mendorong prilaku korupsi karena adanya biaya politik yang tinggi. Pasalnya, calon peserta pemilu atau pilkada harus mengeluarkan biaya puluhan hingga ratusan miliar untuk memenangkan pemilihan. Biaya ini dapat digunakan untuk membayar tim kampanye, iklan, dan menyogok pemilih untuk meraup suara pemilih.

Lalu untuk menutupi biaya politik yang tinggi, calon peserta pemilu atau pilkada yang melakukan politik uang akan cenderung untuk melakukan korupsi setelah terpilih.

Baca Juga:  Kuasa Hukum Prabowo Subianto, Eggi Sudjana Kamis Diperiksa sebagai Tersangka Makar Pilpres 2019

Logika sederhananya, seorang yang menggelontorkan modal di awal yang besar, pasti ingin modal kembali. Dengan gaji yang sedikit, maka solusinya adalah dengan korupsi. Korupsi dapat dilakukan dengan cara menyalahgunakan jabatan atau kewenangan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Sejatinya, di Indonesia larangan politik uang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Pasal 523 ayat 1,2, dan 3 dan juga pada Pasal 515 dalam UU Pemilu.

Sementara itu dalam Islam, praktik politik uang hukumnya haram. Hal ini karena praktik tersebut termasuk dalam kategori risywah, yaitu pemberian sesuatu kepada seseorang dengan tujuan agar orang tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 188, Allah berfirman terkait larangan memakan harta dengan cara yang haram.

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2000 juga telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa segala bentuk suap, termasuk politik uang hukumnya adalah haram.

Dalam fatwa yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juli 2000, MUI merinci bahwa politik uang termasuk dalam kategori risywah, yaitu pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan atau tindakannya.

“Begitu juga larangan politik uang sudah ada Fatwa MPU Aceh Nomor 3 tahun 2014 dan Taushiyah MPU Aceh Nomor 8 tahun 2016, dan tentang hukum politik uang ini kami juga sudah pernah mengadakan kajian beberapa waktu lalu,” lanjutnya.

Hal senada disampaikan oleh Humas PC RTA Aceh Utara Tgk. Murhaban, SH. C.PS., yang juga Ketua Panitia Pelaksana Kajian Millenial RTA Aceh Utara. Ia menyebutkan bahwa RTA Aceh Utara telah melaksanakan beberapa kali tema khusus yang dibahas terkait kriteria memilih pemimpin, hukum suap menyuap mendapatkan jabatan, hukum money politik, serta H-7 pileg dan pilpres.

Baca Juga:  Gerindra Tak Akan Halangi Sandi ke PPP: Karpet Merah untuk Keluar

“Benar kami RTA Aceh Utara telah melaksanakan beberapa kali kajian tersebut dengan tema khusus pada tahun 2023 dan 2024,” ujar Murhaban yang juga peraih Penyuluh Agama Islam Award Kemenag RI tahun 2023.

Penyuluh Agama Islam KUA Paya Bakong menjelaskan bahwa pihaknya telah melaksanakan kajian dengan tema “Suap Menyuap untuk Mendapatkan Jabatan Bagaiamana Hukumnya” pada bulan Januari 2024 dengan menghadirkan ulama ternama di Aceh, yaitu Tgk. H. Muhammad Yusuf A Wahab atau yang akrab disapa Tu Sop Jeunieb sebagai narasumber utama.

Kemudian “Kriteria Pemimpin Ideal untuk Aceh” pada bulan Februari 2023 yang menjadi narasumber utama juga ulama muda tersohor di Aceh Dr. Tgk. Amri Fatmi, Lc., MA dan Ust. M. Fadhil Rahmi, Lc., MA yang akrab disapa Syeikh Fadil serta melibatkan semua pihak terkait lainnya.

Selanjutnya kajian dengan tema “Polarisasi Politik dan Hukum Money Politic (Cok Peng Pileh Loeng)” menghadirkan Narasumber dari MPU Provinsi Aceh Abu H. Asnawi, MA dan Ketua MPU Kabupaten Aceh Utara Tgk. H. Abdul Manan yang  masyhur dikenal Abu Manan Blang Jruen.

Dan kajian yang bertema “H-7 Pileg dan Pilpres 2024, Sudah Yakinkah dengan Pilihanmu?” yang baru saja digelar beberapa hari yang lalu, yakni 6 Februari 2024 yang diisi oleh Anggota MPU Provinsi Aceh Abu H. Asnawi, Aktivis Santri Dayah Tgk. Zulfirman, S.Pd dan Ketua HMI Cabang Aceh Utara – Lhokseumawe Surya Distamura.

“Berdasarkan kajian ini maka dapat disimpulkan bahwa hukum money politic atau politik uang adalah risywah/sogok. Sebab, ada upaya untuk mempengaruhi pilihan seseorang. Risywah dilarang (haram) karena mencederai nilai luhur agama dan nilai-nilai kemanusiaan, serta menodai citra demokrasi,” katanya.

Penulis : Yuswardi

Kata Kunci (Tags):
rta Aceh Utara, Tgk Hafiz Almansuri, politik uang, demokrasi, pemilu 2024,

Berita Terkini

Haba Nanggroe