MaTA: Publik melihat APBA ini Soal Uang Bukan Kepentingan Rakyat

“Publik melihat di APBA ini ada perebutan soal uang. Bukan soal kepentingan rakyat. Kalau ada yang bilang ini kepentingan rakyat, ini bohong,” katanya, Selasa (28/11/23).
Koordinator MaTA, Alfian. Foto HO

Iklan Baris

Lensa Warga

BANDA ACEH | ACEHHERALD.com – Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2024 masih menyisakan waktu dua hari lagi yang deadline nya tanggal 30 November 2023.  Dan hingga saat ini Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Pemerintah Aceh belum juga membahas kelanjutan draft Rancangan Qanun (Raqan) APBA.

Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian, dalam diskusi yang digelar oleh Lembaga Aceh Resource dan Development (ARD) menyampaikan bahwa menggantungnya pembahasan APBA 2024 karena adanya kepentingan dari eksekutif dan legislatif yang belum juga usai.

“Publik melihat di APBA ini ada perebutan soal uang. Bukan soal kepentingan rakyat. Kalau ada yang bilang ini kepentingan rakyat, ini bohong,” katanya, Selasa (28/11/23).

Hal seperti ini, kata Alfian, bukan pertama kalinya terjadi di Aceh. Akan tetapi, konflik pembahasan RAPBA ini terjadi sejak Aceh mendapatkan Otonomi Khusus (Otsus).

Tentunya, dalam pembahasan ini publik tidak boleh menyalahkan Pemerintah Aceh saja, namun harus melihat semua pihak yang terlibat dalam pembahasan APBA termasuk DPRA. MaTA menilai, akar permasalahan saat ini semua tentang uang.

Kata dia, DPRA mengambil peran eksekutif dalam menguasai anggaran dalam bentuk Pokir, sehingga berdampak pada pengawasan anggaran. Seharusnya, pimpinan Partai Politik di Aceh juga  disalahkan dalam hal ini.

“Pimpinan Parpol harus bertanggung jawab, dan mereka patut disalahkan karena tidak menegur kadernya di DPRA. Karena itu, Alfian berharap negara harus melakukan evaluasi terkait Pokir ini,” tegasnya.

Laporan: Andika Ichsan

Baca Juga:  Bupati Bireuen Lantik Kepala UPTD Pengelola Masjid Agung Sultan Jeumpa
Kata Kunci (Tags):
mata, alfian, r-apba, dpra, pemerintah aceh,

Berita Terkini

Haba Nanggroe