KOTA JANTHO I ACEHHERALD.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Abdul Muchti dan Wakil Bupati Aceh Besar Syukri A Jalil secara senada menyatakan jika sinergi dan kolaborasi antara legislative dan eksekutif Aceh Besar saat ini dalam kondisi harmonis harmonis saja. “Sejauh ini kami tetap bersinergi dengan saling mengisi dan dalam koridor saling menghargai,” kata Abdul Muchti, saat dihubungi oleh acehherald.com, Selasa (30/09/2025) malam.
Sebelumnya, sempat berhembus rumors disharmoni antara legislative dan eksekutif Aceh Besar. Bahkan disebut-sebut disharmoni berbuntut terlambatnya pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Perubahan (APBK-P) Aceh Besar tahun 2025.
Muchti yang senantiasa cool dalam menyikapi masalah ini, malah balik bertanya, apanya yang terlambat dalam pengesahan APBK-P Aceh Besar 2025?, karena semua daerah di Aceh dan nasional, juga disahkan antara hari ini dan kemarin. Karena itu juga pemenuhan dari deadline yang diberikan oleh Mendagri. “Semua daerah juga begitu, jadi dimana keterlambatan nya?” tutur Muchti dalam nada tanya.
Muchti secara terbuka menghargai setiap kritik dan pengamatan oleh warga, karena legislative dan eksekutif adalah jabatan public yang memang harus siap untuk diamati dan dikritisi oleh rakyat. “Namun kadang tak bisa dinafikan, kritik dan amatan itu juga terkait nafsu masing-masing. Terasa sangat tipis perbedaannya, seperti garis tangan dengan buah tangan,” kata Muchti dalam nada filosofis.
Sementara Wakil Bupati Aceh Besar Drs Syukri A Jalil juga senada dengan Muchti. Katanya, saat ini rasanya lebih solid antara eksekutif dengan legislative. Kedua kubu membahas semua persoalan dengan semangat kebersamaan dan kolaborasi, termasuk dalam hal membahas APBK-P Aceh Besar tahun 2025. “Bagaimana terlambat, kami saja tadi (Selasa, 30/09/2025) suidah ketok palu APBK-P, sama dengan dengan daerah lainnya, walau sebagian ada di hari Senin kemarin. Pembahasan juga berjalan lancar dengan saling mengisi antara keduanya, melalui tim anggaran eksekutif dan legislative,” kata Syukri.
Menurut Syukri, postur APBK-P itu juga disesuaikan dengan visi-misi Pemerintah Aceh Besar terpilih. Jadi butuh kajian mendalam dan konprehensive serta tak bisa dilakukan sambil lalu.Selain itu secara nasional, pemerintah juga sedang melakukan langkah efeisensi, hingga juga butuh kearifan dan klejelian dalam melakukan perampingan anggaran sektor tertentu, untuk menyeimbangkan dengan kebutuhan l;ebih mendesak di sektor lain. “Toh tadi (Selasa-red) hari ini, sudah ketok palu dan sudah ditandatangani oleh eksekutif dan legislative, jadi dimana terlambatnya,” kata Syukri yang selama 30 tahun kenyang dengan pengalaman sebagai jajaran eksekutif di Pemkab Aceh Besar.
Ditambahkan, kajian masalah APBK-P di tengah isu efesiensi anggaran, membuatnya tak segampang membalikkan telapak tangan, untuk terwujud APBK-P yang akomodatif dari semua lini. Langkah langkah efesiensi yang kadang juga mengorbankan sektor tertentu, harus dilakukan. Karena yang lebih utama adalah mengedepankan fungsi pelayanan serta pemenuhan kewajiban untuk rakyat. “Intinya, kita mengesahkan APBK-P dalam rentang waktu yang masih dalam toleransi Mendagri yaitu 30 September. Semua itu juga karena kerja keras dan kerja cerdas teman teman legislative Aceh Besar yang ikut berpacu dengan waktu, hingga semua clear dan kini telah diteken kedua pihak,” tutup Syukri.
