*Data Ulang Asset Daerah
LHOKSEUMAWE I ACEHHERALD – Terobosan Walikota Lhokseumawe Dr Imran yang meniadakan atau mencoret pengadaan mobil dinas baru baik untuk dirinya dan instansi lain dalam APBK didukung. Ikatan Cendekiawan Muslim (ICMI) Organisasi Daerah (ORDA) Lhokseumawe mengapresiasi kebijakan walikota dimaksud.
Ketua ICMI Orda Lhokseumawe Dr Yulius Darma SAg MSI, kepada Acehherald.com, Selasa (11/10/2022), mengamati dan membaca informasi di media sosial terkait pencoretan pengadaan kendaraan dinas baru oleh walikota.
Ia menilai ini tindakan berani oleh seorang kepala daerah dan patut didukung. Sebab ujar Yulius untuk apa mobil dinas baru bila anggaran mengalami defisit. Lebih baik dana untuk pengadaan kendaraan baru tersebut digunakan untuk pengerukan parit jalan, penyediaan tong sampah di Pantai Jagu, gotong royong untuk kebersihan kota, menambah insentif petugas kebersihan serta penguatan peralatan dinas kebersihan dan lingkungan hudup.
Akademis Unimal ini menambahkan, dukungan lain yang pantas diberikan ketika Imran meniadakan pengadaan mobil dinas untuk dirinya. Padahal untuk seorang walikota harus ada mobil dinas milik daerah. Namun kenyataannya ia mengunakan mobil yang disewa. “Sangat memprihatinkan,” ujarnya.
Yulius menyarankan pada walikota untuk mendata asset kendaraan roda dua dan empat. Sebab, sudah jamak diketahui bahwa kendaraan dinas berada pada pihak lain yang secara aturan tidak berhak. “Saya mendorong hal ini dilakukan,” katanya.
Beberapa sumber Acehherald.com membenarkan ada penguasaan kendaraan dinas pada yang tidak berhak. Ini harus diperjelas sebab sudah banyak kendaraan milik daerah berada pada perseorangan atau instansi yang tidak berhak.
Sementara itu pejabat di sekretariat kota membenarkan dalam waktu dekat akan ada apel untuk pendataan asset. Pemko mengimbau para pihak yang masih menguasai kendaraan dinas supaya mengembalikan pada Pemko.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, kekurangan anggaran rahun 2022 sekitar Rp 46 Milyar berimplikasi pada program pembangunan. Walikota Lhokseumawe, Dr. Drs. Imran, MSi, MA.Cd menghapus semua pengadaan kenderaan dinas untuk menekan angka defisit.
“Semua pengadaan kenderaan dinas dan semua pengadaan kenderaan baru, apakah itu untuk walikota, istri walikota dan lembaga, termasuk kendaraan roda dua di seluruh OPD, semua dihapus dan ditiadakan untuk mecegah terjadinya defisit APBK, jadi tidak hanya kenderaan untuk dayah, walikota pun untuk tahun ini dalam APBK oerubahan tidak ada pengadaan mobil apapun dan tidak ada pengadaan kendaraan roda dua apapun,” ujar Imran.
Penulis : Yuswardi
