BANDA ACEH I ACEHHERALD.com – Munculnya fenomena para tokoh politik plus Ketua Parpol–terutama Parnas–di Aceh yang ramai-ramai “menyerahkan diri”, untuk rela sekadar jadi “Cawagub”, dalam bursa kontestasi politik Pemilihan Gubernur Aceh pada November 2024 mendatang, secara jelas menunjukkan Aceh sedang mengalami krisis kepemimpinan, sekaligus macetnya proses kaderisasi kepemimpinan, baik di dalam Parpol maupun di luar Parpol. “Ini gejala yang sangat memprihatinkan sekaligus memunculkan klaim, trust politik di Aceh sedang terjun bebas,” ungkap Dr Wiratmata SH MH, akademisi, aktivis sekaligus seniman Aceh, Jumat (17/05/2024) malam ini.
Menurut pria yang akrab disapa Wira itu, selain soal krisis kepemimpinan, gelinding roda demokrasi juga mengesankan sedang macet. “Karena demokrasi juga seharusnya adalah ruang terbuka di mana semua warga negara, dan secara khusus pemikir, serta aktivis politik bertukar gagasan dan saling berargumentasi mengenai hal hal terbaik bagi Aceh dan masa depannya,” kata Wira, sosok pemerhati sosial politik yang juga doktor tata negara itu.
Secara lebih lugas, pria yang juga mantan jurnalis itu mengatakan, kondisi politik di Aceh begitu stagnan dan membeku. “Seakan-akan semua sudah selesai dan tuntas, dengan menempatkan sosok Mualem, sebagai satu2nya Bakal Calon Gubernur yang terkesan paripurna, sehingga yang lain merasa cukup sebagai Bacalon Wagub saja. Nalar saya benar2 terganggu dengan situasi ini,” ungkap Wira yang saat ini telah merilis beberapa album genre blues itu.
Jadi, menurut Wira, kebekuan ini harus segera dicairkan, dengan cara mendorong tokoh tokoh Aceh dari berbagai elemen, untuk muncul dan disiapkan menjadi Bakal Calon Gubernur atau Wakil Gubernur. “Syukurnya dalam seminggu terakhir sudah ada informasi, ada yang sedang bersiap dan telah mendaftar untuk mengajukan diri sebagai Bakal Calon Gubernur Aceh,” tutur Wira, mantan Dekan FH Unaya itu.
Menurut Wira, secara keseluruhan Demokrasi di Aceh akan lebih sehat, jika setiap Parpol mulai kembali percaya diri, dan menyadari bahwa eksistensi Parpol ditentukan oleh fungsinya dalam rekrutmen politik. “Kita jadi bertanya apa sesungguhnya yang terjadi dengan Parpol, khususnya Parnas, sehingga terkesan tak punya nyali untuk mengajukan satu nama lain sebagai alternatif nama Mualem yg sudah jelas akan naik diusung beberapa parlok dan Parnas.”.
Di sisi lain, Wira mengakui jika kini, memang sedang berkembang mindset; bahwa apapun yang melekat pada kekuatan politik Prabowo, yang berhasil menang Pilpres dalam Pemilu serentak February lalu, pasti akan menang juga di Aceh. Dan kita tahu Mualem adalah “kekuatan” Prabowo di Aceh, yang pasti akan didukung sebagai Cagub. Kalau Prabowo bisa menang di Aceh, maka diasumsikan bahwa Mualem pasti menang. “Tapi apakah parpol2 itu lupa. Yang menang Pilpres di Aceh kan Anies Baswedan, bukan Prabowo. Jadi tidak ada jaminan Mualem pasti menang di Aceh. Lalu kenapa Parpol khususnya Parnas tidak ada yang berani melihat peluang, bahwa elemen kekuatan rakyat justru menginginkan orang lain selain Mualem?”.
Katakanlah Partai Pendukung Anies Baswedan. Apakah tidak bisa segera memanfaatkan sentimen kemenangan Anies Baswedan di Aceh, dikonversi jadi kekuatan calon Gubernur alternatif selain calon yang didukung Prabowo?. “Sebenarnya Nasdem dan PKB, misalnya, bisa menjadi pelopor untuk mengajukan calon Gubernur alternatif berhadapan dengan Mualem. Bukan malah ikut2an “menyerahkan” diri, dan rela sekadar jadi Cawagub saja.”
Di penutup pembicaraan, Wira menyatakan, gejala gejala yang terjadi di atas, menunjukkan pragmatisme politisi Aceh, yang tidak lagi berjuang untuk mengusung platform2 ideologisnya, karena sudah terlanjur terjerumus pada pragmatisme politik yang sangat vulgar.
