DLH dan TP – PKK Aceh Selatan Teken MoU Kelola Sampah

Nota kesepahaman tersebut berisi tentang efektivitas pengelolaan sampah di tingkat lokal dengan melibatkan masyarakat dan organisasi yang memiliki akses dan pengaruh dalam lingkup masyarakat setempat. 
DLH dan TP PKK teken nota kesepahaman terkait pengelolaan sampah. Foto. Zulfan

Iklan Baris

Lensa Warga

TAPAKTUAN | ACEHHERALD.com – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Aceh Selatan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) <span;>dengan TP – PKK setempat terkait kelola sampah di Hall Meuligoe Bupati Aceh Selatan, Tapaktuan, Selasa (02/04/2024).

Nota kesepahaman tersebut berisi tentang efektivitas pengelolaan sampah di tingkat lokal dengan melibatkan masyarakat dan organisasi yang memiliki akses dan pengaruh dalam lingkup masyarakat setempat.

Kepala DLH Aceh Selatan, T. Masrizar S. Hut, M.Si., mengatakan pihaknya memiliki tugas melakukan kegiatan Pengelolaan Sampah dan Limbah, yang memiliki fungsi melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat dalam mewujudkan upaya bersama mengelola lingkungan hidup.

Sementara itu, lanjut Masrizar, TP-PKK juga memiliki fungsi sebagai fasilitator, perencanaan,  pelaksanaan, pengendali, dan penggerak pada masing-masing jenjang demi terlaksananya program PKK.

Masrizar juga menyebutkan penandatanganan nota kesepahaman antara DLH dan TP-PKK Aceh Selatan dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan yang berlaku seperti Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Juga Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pihaknya juga melandasi penandatanganan nota kesepahaman tersebut dengan mempedomani Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah.

Selain itu juga Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah, Rumah Tangga di Kabupaten Aceh Selatan, Permendagri Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga.

“Berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan, DLH dan TP-PKK Aceh Selatan sepakat untuk menyusun Nota Kesepahaman mengenai efektivitas pengelolaan sampah di tingkat lokal,” sebut Masrizar.

Baca Juga:  BMKG Ungkap Potensi Cuaca Ekstrem di RI hingga Pekan Depan

Senada itu, Ketua TP – PKK Aceh Selatan,  Bd. Yuliani Irvana S.Tr. Keb., menyebutkan tujuan pelaksanaan penandatanganan nota kesepahaman tersebut sebagai landasan kerja sama bagi kedua pihak dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Selatan.

“Semoga dengan kegiatan ini kita dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah,” ucapnya.

Disamping itu, adanya penandatanganan tersebut juga menjadi suatu formula baru bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam merawat lingkungan dengan melibatkan masyarakat.

“Keterlibatan dan adanya kesadaran masyarakat adalah kunci dalam mengelola sampah,” tutupnya.

Penulis: Zulfan

Kata Kunci (Tags):
dinas lingkungan hidup, dlh aceh selatan, tp-pkk aceh selatan, mou, pengelolaan sampah,

Berita Terkini

Haba Nanggroe