JAKARTA, ACEH HERALD.com – Pro kontra terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta, Ahok yang pernah tercatat sebagai narapidana dalam kasus penista agama Islam dicalonkan sebagai salah satu bos di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus  bergulir.

Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono, Partai Demokrat menilai ada banyak hal yang menjadi pertimbangan dalam memilih sosok yang akan menduduki jabatan dalam pemerintah. Faktor integritas disebut perlu menjadi pertimbangan penting, lansir Aceh Herald.com dari Detikcom, Kamis (14/11/2019).

Namun bagi partai besutan Megawati Soekarno Putri, menyebutkan sebagai kader Partai,  PDIP siap memberikan surat rekomendasi, ya termasuk surat yang menyatakan Ahok tidak lagi sebagai pengurus partai berlambang kepala banteng moncong putih.

“Pertama di dalam mengangkat pejabat pemerintah ya, tentunya banyak kriteria yang harus diperhatikan, salah satunya menyangkut masalah integritas, behaviour juga merupakan pertimbangan. Sekalipun ini wewenang eksekutif, tentunya banyak hal yang harus dipertimbangkan,” kata Waketum Partai Demokrat Syarief Hasan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Hal tersebut disampaikan Syarief menanggapi kabar Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang akan menjadi bos di salah satu BUMN. Meski tak menyebut nama Ahok, Syarief lalu menyinggung soal status narapidana dan menyebut pemilihan pejabat negara harus selektif.

“Saya pikir, kalau saja sekarang ini pilkada sudah ada pandangan dari KPU bahwa eks narapidana tak boleh, dan itu kan sudah pernah dilakukan. Jadi saya memberikan contoh bahwa pejabat-pejabat negara itu betul-betul harus selektif. Tak boleh hanya karena pertimbangan dia dari pendukung saya ataupun dari partai saya atau dari mana pun,” ujarnya.

Menurut Syarief, faktor integritas dan perilaku menjadi pertimbangan penting karena menyangkut persoalan bangsa dan negara. Soal adanya rekomendasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di balik penunjukan Ahok menjadi bos BUMN, Syarief juga kembali mengingatkan soal faktor integritas itu.

“Soal kuat atau tidak kuatnya (rekomendasi) itu kan tergantung dari yang mengeluarkan, apalagi kalau seorang Presiden. Tetapi lagi-lagi kita terikat kepada apa yang dikatakan integritas dan behaviour, integritas di dalam memimpin bangsa ini. Saya pikir itu,” tegasnya.

Ahok sebelumnya merapat ke kantor Menteri BUMN Erick Thohir. Dia mengakui diminta memimpin salah satu BUMN. Hanya, Ahok belum mengetahui pasti jabatan apa yang ditawarkan. “Belum jelas, ya. Tadi dari bicara PTPN (PT Perkebunan Nusantara) sampai soal Sarinah juga dibicarakan,” kata Ahok, Rabu (13/11/2019).

Editor  : M Nasir Yusuf