[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

LHOKSEUMAWE | ACEH HERALD

ANGGOTA Komisi II DPR/RI M Nasir Djamil berharap Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh membuka ruang partisipasi publik dalam pembahasan draf tahapan, program dan jadwal pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2022. Lembaga swadaya masyarakat yang konsern terhadap pemilu, partai politik, dan masyarakat harus dilibatkan, sehingga draf yang dibahas terbuka dan diketahui publik.

Hal itu diungkapkan Nasir Jamil saat dihubungi Aceh Herald usai bertemu Komisioner KIP Aceh, Selasa (20/10/2020). Anggota DPR/RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini berharap, sebelum ada aturan dan keputusan politik lain terhadap Pilkada Aceh, maka KIP Aceh mesti berpegang pada keputusan bahwa Pilkada Aceh pada tahun 2022. “Tahapan, jadwal dan program harus disiapkan,” katanya.

Pemilihan kepala daerah ujar Nasir Djamil adalah persoalan politik dan melibatkan partai politik. Kalaupun nanti keputusan politik Pilkada Aceh bukan tahun 2022, maka KIP dan semua pihak juga harus siap.

Menurut alumnus Fakultas Dakwah IAIN (UIN) Ar Raniry itu, dalam pertemuan dengan komisioner KIP, ia berpesan terkait dengan data pemilih harus benar-benar akurat. Data orang yang sudah meninggal harus dicoret dari daftar pemilih.(*)

PENULIS     :     YUSWARDI